Masyarakat Adat Dunia Bahas Deforestasi di Palangkaraya

Jakarta (ANTARA News) - Perwakilan masyarakat adat dari sejumlah negara di Afrika, Amerika Latin, dan Asia Tenggara akan berkumpul di Palangkaraya, Kalimantan Tengah, untuk membahas deforestasi di berbagai negara bersama pemerintah.

"Dasar dari pertemuan ini untuk berbagi pengalaman apa yang terjadi di community land. Dan mencari tahu apa yang menyebabkan kerusakan hutan di sana," kata Forest Peoples Programme (FPP) Responsible Finance Program Coordinator, Tom Griffiths, saat melakukan press briefing pelaksanaan International Workshop on Deforestation Drivers and The Rights of Forest Peoples di Jakarta, Kamis.

Warga 15 Desa Tolak Perusahaan Sawit

PALANGKA RAYA - Ratusan warga 15 desa di wilayah Kecamatan Banama Tingang, Kabupaten Pulang Pisau, menggelar demonstrasi terkait akan masuknya 2 perusahaan kelapa sawit di wilayah mereka. Aksi penolakan masuknya investor sawit ini digelar di Desa Tambak, Kecamatan Banama Tingang, Kamis (2/1) pagi.

Aksi tersebut dipicu perusahaan yang sudah menurunkan 2 unit alat berat ke lokasi, padahal permasalahan belum beres. Selain itu pihak perusahaan juga belum melakukan sosialisasi kepada masyarakat di 15 desa tersebut, terkait keinginan perusahaan untuk membuka perkebunan kelapa sawit. Kedua perusahaan tersebut adalah PT Agrindo Green Lestari dengan lahan seluas 9.815 hektare dan PT Citra Agro Perkasa Abadi seluas 11.422 hektare.

Pelaksanaan Lingkungan Hidup Harus 1 Pintu

PALANGKA RAYA - Sebagai langkah mengoptimalkan kegiatan lingkungan hidup atau yang lebih dikenal dengan Reduction Emission from Deforestation and Forest Degradation (REDD+), Pemprov Kalteng meminta pelaksanaannya melalui satu pintu.

Kebijakan itu diambil Pemprov setelah mengevaluasi pelaksanaan program lingkungan di lapangan yang dinilai masih berjalan sendiri-sendiri. “Organisasi lingkungan yang ada belum ada kesatuan dan persepsi yang sama dalam mengurangi dampak lingkungan,” kata Gubernur Kalteng Agustin Teras Narang kalteng Agustin Teras Narang, dalam sambutan tertulisnya, belum lama ini.

Pengesahan RUU Perlindungan Masyarakat Adat Terancam Tertunda

Salah satu ritual adat Masyarakat Kasepuhan Ciptagelar. Sebelum disimpan di leuit, padi diupacarakan terlebih dahulu, barisan anak perempuan usia sebelum puber melambangkan kesucian. Aki Karma, Baris Kolot memimpin doa mohon perlindungan. Dengan ada UU Perlindungan Masyarakat Adat, diharapkan dari ruang hidup hingga tradisi adat dan budaya bisa terlindungi.

Sekilas Seputar Kalimantan Tengah

Kalimantan Tengah merupakan provinsi terbesar di Pulau Kalimantan, luasnya sekitar 253.800 km² dimana sebagian besar wilayahnya adalah hutan. Bagian utara adalah pegunungan yang sulit dijangkau, bagian tengahnya merupakan hutan tropis yang lebat. sedangkan wilayah selatan adalah rawa dengan banyak sungai. Iklim di Kalimantan panas dan lembab.

Kalimantan Tengah memiliki posisi geografisnya yang cukup strategis, berhadapan langsung dengan Laut Jawa dan berbatasan dengan provinsi Kalimantan Barat dan Kalimantan Timur. Di provinsi inilah Anda berkesempatan untuk berwisata alam di tempat yang tepat. Itu karena Kalimantan Tengah sangat kaya dengan cagar alamnya,  seperti di Bukit Raya dan kelompok Hutan Monumental Kotawaringin Timur, Bukit Sapat Hawung di Barito Utara, dan Merang di Kota Palangkaraya.

Masyarakat Adat Dayak Ngaju: Tolak Sawit, Menjaga Hutan Tetap Lestari

Kehidupan masyarakat adat sehari-hari dari menyadap karet. Hutan adat yang berbatasan dengan kebun warga, terjaga baik. Namun, kini terancam kebun sawit yang sebagian masuk hutan desa. Foto: Indra Nugraha

Selasa, 10 September 2013. Hari sudah hampir gelap ketika saya dan Hendra Susanto, tiba di rumah ketua Lembaga Pengelola Hutan (LPHD) Kelurahan Kelawa, Diwie U Tabat di Kecamatan Kahayan Hilir, Pulang Pisau, Kalimantan Tengah (Kalteng). Kelurahan ini bersama tiga desa lain berjuang menyelamatkan hutan adat mereka.

Teras Minta Greenpeace Turut Mengawasi Hutan Kalteng

PALANGKARAYA - Gubernur Kalteng, Agustin Teras Narang, berkomentar terkait ekspos organisasi pecinta lingkungan dunia, Greenpeace. Greenpeace menyebut kerusakan hutan di Kalteng sangat parah, bahkan disebut kerusakan itu per menit bisa seluas kolam renang olimpiade yang salah satunya akibat maraknya pembukaan lahan kebun sawit berskala besar di Kalteng.

Kepada BPost Online, Sabtu (1/3/2014) malam, orang nomor satu ini mengatakan, berbagai usaha sudah dia lakukan dari mengumpulkan para bupati, termasuk organisasi pencinta lingkungan, seperti Walhi, Save Our Borneo (SOB) dan lembaga pecinta lingkungan lainnya. Ia ingin bersama-sama memikirkan dan berkolaborasi dalam menjaga dan mengawasi hutan Kalteng agar tidak dirambah oleh pengusaha nakal.