Sains: Berapa Besar Emisi Karbon dari Hutan?

Tampak Udara konversi hutan menjadi areal
perkebunan sawit di Kalimantan Tengah, Maret 2014.

Berapa emisi karbondioksida yang dilepaskan jika sebuah kawasan hutan tropis dikonversi?  

Bagaimana pendekatan metodologis untuk menghitungnya?

Para peneliti yang tergabung dalam tim INCAS (Indonesia National Carbon Accounting System) Badan Litbang Kehutanan mencoba membuat jawabannya.  Tim yang terdiri Haruni Krisnawati, Wahyu Adinugroho, Rinaldi Imanuddin dan Silver Hutabarat menghitung stok karbon dengan mengambil sampel propinsi percontohan yaitu Kalimantan Tengah.

Masyarakat Gohong Terapkan Sanksi Adat Untuk Lindungi Hutan

Masyarakat Desa Gohong menggunakan transportasi perahu klotok
untuk melakukan aktivitas pemanfaatan lahan hutan produksi.

Ada banya cara yang bisa dilakukan untuk melindungi, menjaga serta melestarikan hutan, salah satunya dengan menerapkan hukum adat terhadap pelaku pengrusakan serta pembakar hutan yang dilindungi.

Seperti yang dilakukan masyarakat adat Desa Gohong, Kecamatan Kahayan Hilir, Kabupaten Pulang Pisau, Provinsi Kalimantan Tengah, yang menerapkan hukum adat bagi pelaku pembakaran maupun pengrusakan hutan.

Pemerintah Dinilai Tak Serius Urus Pengakuan Hutan Adat

Aksi gabungan masyarakat adat, dan mahasiswa
mempertanyakan impelementasi putusan MK yang terkesan lamban.

Hampir setahun, sejak 16 Mei 2013, putusan Mahkamah Konstitusi yang menyatakan, hutan adat bukan hutan negara. Kenyataan di lapangan, pengakuan itu belum ada.

Kekecewaan masyarakat adat terhadap ketakseriusan pemerintah ini disuarakan dalam sejumlah aksi sekaligus memperingati Hari Kebangkitan Masyarakat Adat Nusantara sekaligus hari lahir Aliansi Mansyarakat Adat Nusantara (AMAN) ke 15, jatuh pada 17 Maret 2014. Aksi di berbagai daerah termasuk Maluku Utara dan Sulawesi Selatan.

Menparekraf: Wisatawan Kesulitan Cari Informasi Wisata Indonesia

Surabaya (Antara) - Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Mari Elka Pangestu mengatakan wisatawan baik domestik maupun mancanegara masih kesulitan mencari informasi tentang destinasi wisata di Indonesia.

Kesulitan itu terjadi karena kurangnya penggunaan teknologi informasi sebagai jendela referensi sektor pariwisata di Indonesia, kata Menparekraf dalam pertemuan Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI) di Surabaya, Rabu.

Deklarasi Palangkaraya Tegaskan Masyarakat Adat Kunci Penanganan Deforestasi Dunia

Hutan di kawasan Kahayan Hilir, Kalimantan Tengah, yang terancam eksploitasi kala pemerintah memberikan izin-izin konsesi kepada perusahaan. Masyarakat adat yang hidup menggantungkan dari hutan pun merana

Deklarasi Palangkaraya menyerukan kepada masyarakat dunia, pemerintah dan organisasi internasional menghormati dan melindungi hak atas tanah, hutan dan wilayah sumber daya alam masyarakat adat dan komunitas lokal. Ia sebagai hak yang dilindungi hukum internasional. Seruan itu merupakan keputusan pada lokakarya Deforestasi dan Hak-hak Masyarakat Adat dan Masyarakat Lokal pada 9-14 Maret 2014 di Palangkaraya.

Para peserta konferensi lintas negara ini mendesak pemerintah, swasta, lembaga keuangan, organisasi dan masyarakat internasional, menghentikan semua aktivitas produksi, perdagangan, dan konsumsi komoditas dari perusakan hutan. Juga, perampasan lahan, dan berbagai pelanggaran hak-hak masyarakat adat.

Hutan Desa Solusi Tepat Tahan Laju Deforestasi

Palangkaraya - Pakar lingkungan hidup dari CIFOR mengatakan Hutan Desa tidak hanya sekedar bentuk pemberian hak kelola hutan kepada masyarakat tetapi juga menjadi solusi tepat untuk menahan laju deforestasi.

"Hutan Desa merupakan instrumen tepat untuk memberikan hak masyarakat lokal terhadap lahan. Cara tersebut memaksa pihak luar membuat pengecualian untuk menggunakan lahan di kawasan Hutan Desa," kata Principal Scientist Forest and Livelihood Programme Center for International Forestry Research (CIFOR) William Sunderlin disela-sela workshop internasional Deforestation and the Right of Forest Peoples di Palangkaraya, Kalimantan Tengah (Kalteng), Kamis.

Kalteng Waspada Kebakaran Hutan

PALANGKA RAYA – Masalah kebakaran hutan menjadi perhatian serius Pemerintah Provinsi Kalteng. Berdasarkan data Satelit The National Oceanic and Atmospheric Administration(NOAA) Kementerian Kehutanan, hotspot di Kalteng satu dari tiga provinsi di Indonesia yang rawan kebakaran.

Di samping kebakaran hutan permasalah lain yang dihadapi adalah masih maraknya kegiatan penebangan liar khususnya di kawasan-kawasan konservasi. Hal tersebut terjadi karena minimnya tenaga pengamanan hutan (Polhut), sehingga pengamanan hutan tidak berjalan secara optimal.

Masyarakat Adat Dunia Bahas Deforestasi di Palangkaraya

Jakarta (ANTARA News) - Perwakilan masyarakat adat dari sejumlah negara di Afrika, Amerika Latin, dan Asia Tenggara akan berkumpul di Palangkaraya, Kalimantan Tengah, untuk membahas deforestasi di berbagai negara bersama pemerintah.

"Dasar dari pertemuan ini untuk berbagi pengalaman apa yang terjadi di community land. Dan mencari tahu apa yang menyebabkan kerusakan hutan di sana," kata Forest Peoples Programme (FPP) Responsible Finance Program Coordinator, Tom Griffiths, saat melakukan press briefing pelaksanaan International Workshop on Deforestation Drivers and The Rights of Forest Peoples di Jakarta, Kamis.

Warga 15 Desa Tolak Perusahaan Sawit

PALANGKA RAYA - Ratusan warga 15 desa di wilayah Kecamatan Banama Tingang, Kabupaten Pulang Pisau, menggelar demonstrasi terkait akan masuknya 2 perusahaan kelapa sawit di wilayah mereka. Aksi penolakan masuknya investor sawit ini digelar di Desa Tambak, Kecamatan Banama Tingang, Kamis (2/1) pagi.

Aksi tersebut dipicu perusahaan yang sudah menurunkan 2 unit alat berat ke lokasi, padahal permasalahan belum beres. Selain itu pihak perusahaan juga belum melakukan sosialisasi kepada masyarakat di 15 desa tersebut, terkait keinginan perusahaan untuk membuka perkebunan kelapa sawit. Kedua perusahaan tersebut adalah PT Agrindo Green Lestari dengan lahan seluas 9.815 hektare dan PT Citra Agro Perkasa Abadi seluas 11.422 hektare.

Pelaksanaan Lingkungan Hidup Harus 1 Pintu

PALANGKA RAYA - Sebagai langkah mengoptimalkan kegiatan lingkungan hidup atau yang lebih dikenal dengan Reduction Emission from Deforestation and Forest Degradation (REDD+), Pemprov Kalteng meminta pelaksanaannya melalui satu pintu.

Kebijakan itu diambil Pemprov setelah mengevaluasi pelaksanaan program lingkungan di lapangan yang dinilai masih berjalan sendiri-sendiri. “Organisasi lingkungan yang ada belum ada kesatuan dan persepsi yang sama dalam mengurangi dampak lingkungan,” kata Gubernur Kalteng Agustin Teras Narang kalteng Agustin Teras Narang, dalam sambutan tertulisnya, belum lama ini.

Pengesahan RUU Perlindungan Masyarakat Adat Terancam Tertunda

Salah satu ritual adat Masyarakat Kasepuhan Ciptagelar. Sebelum disimpan di leuit, padi diupacarakan terlebih dahulu, barisan anak perempuan usia sebelum puber melambangkan kesucian. Aki Karma, Baris Kolot memimpin doa mohon perlindungan. Dengan ada UU Perlindungan Masyarakat Adat, diharapkan dari ruang hidup hingga tradisi adat dan budaya bisa terlindungi.

Sekilas Seputar Kalimantan Tengah

Kalimantan Tengah merupakan provinsi terbesar di Pulau Kalimantan, luasnya sekitar 253.800 km² dimana sebagian besar wilayahnya adalah hutan. Bagian utara adalah pegunungan yang sulit dijangkau, bagian tengahnya merupakan hutan tropis yang lebat. sedangkan wilayah selatan adalah rawa dengan banyak sungai. Iklim di Kalimantan panas dan lembab.

Kalimantan Tengah memiliki posisi geografisnya yang cukup strategis, berhadapan langsung dengan Laut Jawa dan berbatasan dengan provinsi Kalimantan Barat dan Kalimantan Timur. Di provinsi inilah Anda berkesempatan untuk berwisata alam di tempat yang tepat. Itu karena Kalimantan Tengah sangat kaya dengan cagar alamnya,  seperti di Bukit Raya dan kelompok Hutan Monumental Kotawaringin Timur, Bukit Sapat Hawung di Barito Utara, dan Merang di Kota Palangkaraya.

Masyarakat Adat Dayak Ngaju: Tolak Sawit, Menjaga Hutan Tetap Lestari

Kehidupan masyarakat adat sehari-hari dari menyadap karet. Hutan adat yang berbatasan dengan kebun warga, terjaga baik. Namun, kini terancam kebun sawit yang sebagian masuk hutan desa. Foto: Indra Nugraha

Selasa, 10 September 2013. Hari sudah hampir gelap ketika saya dan Hendra Susanto, tiba di rumah ketua Lembaga Pengelola Hutan (LPHD) Kelurahan Kelawa, Diwie U Tabat di Kecamatan Kahayan Hilir, Pulang Pisau, Kalimantan Tengah (Kalteng). Kelurahan ini bersama tiga desa lain berjuang menyelamatkan hutan adat mereka.

Teras Minta Greenpeace Turut Mengawasi Hutan Kalteng

PALANGKARAYA - Gubernur Kalteng, Agustin Teras Narang, berkomentar terkait ekspos organisasi pecinta lingkungan dunia, Greenpeace. Greenpeace menyebut kerusakan hutan di Kalteng sangat parah, bahkan disebut kerusakan itu per menit bisa seluas kolam renang olimpiade yang salah satunya akibat maraknya pembukaan lahan kebun sawit berskala besar di Kalteng.

Kepada BPost Online, Sabtu (1/3/2014) malam, orang nomor satu ini mengatakan, berbagai usaha sudah dia lakukan dari mengumpulkan para bupati, termasuk organisasi pencinta lingkungan, seperti Walhi, Save Our Borneo (SOB) dan lembaga pecinta lingkungan lainnya. Ia ingin bersama-sama memikirkan dan berkolaborasi dalam menjaga dan mengawasi hutan Kalteng agar tidak dirambah oleh pengusaha nakal.

Swedia Undang Teras Lihat Hutan Desa

PALANGKARAYA - Selama beberapa hari mendatang, Gubernur Agustin Teras Narang akan berada di Swedia. Ini terkait undangan khusus yang disampaikan pemerintah setempat.

Kunjungan tersebut lebih pada peninjauan pelaksanaan hutan lestari yang dikembangkan pemerintah Swedia. "Kita diundang untuk melihat pengembangan hutan desa yang ada pada salah satu provinsi di sana," jelas Teras, Jumat (11/10/2013).