Sains: Berapa Besar Emisi Karbon dari Hutan?

Tampak Udara konversi hutan menjadi areal
perkebunan sawit di Kalimantan Tengah, Maret 2014.

Berapa emisi karbondioksida yang dilepaskan jika sebuah kawasan hutan tropis dikonversi?  

Bagaimana pendekatan metodologis untuk menghitungnya?

Para peneliti yang tergabung dalam tim INCAS (Indonesia National Carbon Accounting System) Badan Litbang Kehutanan mencoba membuat jawabannya.  Tim yang terdiri Haruni Krisnawati, Wahyu Adinugroho, Rinaldi Imanuddin dan Silver Hutabarat menghitung stok karbon dengan mengambil sampel propinsi percontohan yaitu Kalimantan Tengah.

Masyarakat Gohong Terapkan Sanksi Adat Untuk Lindungi Hutan

Masyarakat Desa Gohong menggunakan transportasi perahu klotok
untuk melakukan aktivitas pemanfaatan lahan hutan produksi.

Ada banya cara yang bisa dilakukan untuk melindungi, menjaga serta melestarikan hutan, salah satunya dengan menerapkan hukum adat terhadap pelaku pengrusakan serta pembakar hutan yang dilindungi.

Seperti yang dilakukan masyarakat adat Desa Gohong, Kecamatan Kahayan Hilir, Kabupaten Pulang Pisau, Provinsi Kalimantan Tengah, yang menerapkan hukum adat bagi pelaku pembakaran maupun pengrusakan hutan.

Pemerintah Dinilai Tak Serius Urus Pengakuan Hutan Adat

Aksi gabungan masyarakat adat, dan mahasiswa
mempertanyakan impelementasi putusan MK yang terkesan lamban.

Hampir setahun, sejak 16 Mei 2013, putusan Mahkamah Konstitusi yang menyatakan, hutan adat bukan hutan negara. Kenyataan di lapangan, pengakuan itu belum ada.

Kekecewaan masyarakat adat terhadap ketakseriusan pemerintah ini disuarakan dalam sejumlah aksi sekaligus memperingati Hari Kebangkitan Masyarakat Adat Nusantara sekaligus hari lahir Aliansi Mansyarakat Adat Nusantara (AMAN) ke 15, jatuh pada 17 Maret 2014. Aksi di berbagai daerah termasuk Maluku Utara dan Sulawesi Selatan.

Menparekraf: Wisatawan Kesulitan Cari Informasi Wisata Indonesia

Surabaya (Antara) - Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Mari Elka Pangestu mengatakan wisatawan baik domestik maupun mancanegara masih kesulitan mencari informasi tentang destinasi wisata di Indonesia.

Kesulitan itu terjadi karena kurangnya penggunaan teknologi informasi sebagai jendela referensi sektor pariwisata di Indonesia, kata Menparekraf dalam pertemuan Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI) di Surabaya, Rabu.

Deklarasi Palangkaraya Tegaskan Masyarakat Adat Kunci Penanganan Deforestasi Dunia

Hutan di kawasan Kahayan Hilir, Kalimantan Tengah, yang terancam eksploitasi kala pemerintah memberikan izin-izin konsesi kepada perusahaan. Masyarakat adat yang hidup menggantungkan dari hutan pun merana

Deklarasi Palangkaraya menyerukan kepada masyarakat dunia, pemerintah dan organisasi internasional menghormati dan melindungi hak atas tanah, hutan dan wilayah sumber daya alam masyarakat adat dan komunitas lokal. Ia sebagai hak yang dilindungi hukum internasional. Seruan itu merupakan keputusan pada lokakarya Deforestasi dan Hak-hak Masyarakat Adat dan Masyarakat Lokal pada 9-14 Maret 2014 di Palangkaraya.

Para peserta konferensi lintas negara ini mendesak pemerintah, swasta, lembaga keuangan, organisasi dan masyarakat internasional, menghentikan semua aktivitas produksi, perdagangan, dan konsumsi komoditas dari perusakan hutan. Juga, perampasan lahan, dan berbagai pelanggaran hak-hak masyarakat adat.

Hutan Desa Solusi Tepat Tahan Laju Deforestasi

Palangkaraya - Pakar lingkungan hidup dari CIFOR mengatakan Hutan Desa tidak hanya sekedar bentuk pemberian hak kelola hutan kepada masyarakat tetapi juga menjadi solusi tepat untuk menahan laju deforestasi.

"Hutan Desa merupakan instrumen tepat untuk memberikan hak masyarakat lokal terhadap lahan. Cara tersebut memaksa pihak luar membuat pengecualian untuk menggunakan lahan di kawasan Hutan Desa," kata Principal Scientist Forest and Livelihood Programme Center for International Forestry Research (CIFOR) William Sunderlin disela-sela workshop internasional Deforestation and the Right of Forest Peoples di Palangkaraya, Kalimantan Tengah (Kalteng), Kamis.

Kalteng Waspada Kebakaran Hutan

PALANGKA RAYA – Masalah kebakaran hutan menjadi perhatian serius Pemerintah Provinsi Kalteng. Berdasarkan data Satelit The National Oceanic and Atmospheric Administration(NOAA) Kementerian Kehutanan, hotspot di Kalteng satu dari tiga provinsi di Indonesia yang rawan kebakaran.

Di samping kebakaran hutan permasalah lain yang dihadapi adalah masih maraknya kegiatan penebangan liar khususnya di kawasan-kawasan konservasi. Hal tersebut terjadi karena minimnya tenaga pengamanan hutan (Polhut), sehingga pengamanan hutan tidak berjalan secara optimal.