Guna menjembatani komunikasi antara pengurus Lembaga
Pengelola Hutan Desa (LPHD), dibangun Pusat Sarana Komunikasi Iklim (PSKI) di
Desa Buntoi, Kahayan Hilir. Pembangunan fasilitas itu diprakarsai enam
lembaga internasional diantaranya Norwegian Embassy, Unorcid, Unops, Unesco,
UNDP dan United Nations Information Centre Jakarta.
“Fasilitas ada internet, komputer, panel solar
tenaga surya bertegangan 100 ribu watt. Asrama, dapur dan aula terbuka
juga disiapkan. Desain sangat ramah lingkungan,” kata Tambang, Ketua Desa
Buntoi.
Dia mengatakan, di kompleks itu akan ada beberapa
kegiatan berkaitan pengelolaan hutan desa. Pelatihan untuk pemberdayaan
masyarakat juga dirancang masing-masing LPHD dan berpusat di sini. Fasilitas
ini dari tanah hibah masyarakat.
“Ini nanti akan jadi sekretariat bersama agar
memudahkan koordinasi. Fungsi sebagai tempat pendidikan, pelatihan kelestarian
alam. Keterampilan dan pemberdayaan masyrakat. Potensi sumber daya alam yang belum
terangkat, kita maksimalkan. Tentu dengan cara kearifan lokal.”
Mengenai keberadaan kebun sawit di Kelurahan
Kelawa, katanya, seluruh pengurus LPHD di tiga desa dan satu kelurahan
mendukung penolakan. Masyarakat di tiga desa hidup sehari-hari tergantung dari
hasil hutan. Dia khawatir, kebun sawit mengganggu perkebunan warga dan
hutan desa.
“Masa sekarang kami berjuang agar hutan kembali
lestari tiba-tiba ada sawit? Bukan antipati terhadap sawit, tapi mereka harus
tahu diri. Sawit boleh, asal dikendalikan. Jangan di wilayah kami,” kata
Tambang.
Menurut dia, masyarakat sekitar Desa Buntoi sudah
tidak menebang pohon sejak 30 tahun terakhir. Dulu, kawasan itu bekas HPH dan
program sejuta hektar lahan gambut dengan lahan rusak. Kini berangsur-angsur
masyarakat secara swadaya memperbaiki lahan kritis itu.
“Harapan kami dengan hutan desa ini,
kelestarian alam yang sudah hampir hancur bisa dijaga kembali. Fungsi kawasan
hutan bisa dikembalikan.”
source : mongabay
Tidak ada komentar:
Posting Komentar